pp no 24 tahun 1976. IzinCuti. pp no 24 tahun 1976

3 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional. Cuti besar dapat digunakan oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk. 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS; PP No. Dasar hukum PPAT sudah tercantum di Peraturan Pemerintah tahun 2016 no. 24 Tahun 2001 Pembubaran Usaha Semula, pada 1993, pemerintah berencana mengubah bentuk usaha PN Lokananta dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999. 28 Tahun 1999, UU No. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemerintahan Propinsi Daerah. 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tetang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural. 2. Pp no. RiduOneAzza. 13 Tahun 2006 dengan PP No. Tipe Dokumen. PP 24/1976, CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL Oleh:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor:24 TAHUN 1976 (24/1976) Tanggal:23 DESEMBER 1976 (JAKARTA) Kembali. 2. KOMINFO/10/2010. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), diubah menjadi PP No. Dilansir dari buku Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah (2011) oleh Urip Santoso, berdasarkan Pasal 2 PP No. 7 Tahun 1977; PP No. "Kesepakatan Libur Nasional dan Cuti Bersama di Tahun 2020 ini juga mempertimbangkan Peraturan Pemerintah No. SE Kepala BAKN no. 28 Tahun 2005 (X)Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 Tanggal 18 Pebruari 1976 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi serta menjamin keseragaman dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Mengingat : 1. 1951. 2003/No. 24 Tahun 1997 - Pendaftaran Tanah. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. d. 24 Tahun 1976. LN No. TB Simatupang No. 68 Tahun 1995; PERMENKOMINFO No. 53 Tahun 2010; PP No. Dosen bukan PNS biasa, karena ada aturan khusus, yaitu UU No. Namun pada tanggal 8 Juli 1997 sejak diundangkannya PP No. PP No. PEMBUATAN KARIS/KARSU. Surat Edaran Kepala BAKN No. 90 Tahun 2013; PERMENHUB No. peraturan perundang-undangan tentang Statuta dan Ortaker Perguruan Tinggi. PP No. TLN = Tambahan Lembaran Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 3093). 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika 2. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN PEMERINTAH: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 24: Tahun:Meta: Keterangan: Kode: PP 24 TAHUN 2018: Judul: Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Bentuk: Peraturan Pemerintah: Nomor: 24: Tahun: 2018Pasal 24 . 39 Tahun 2008; PP No. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية UnknownPP No. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية Unknown Peraturan BKN No. T. 17 , TLN No. Subjek. Simpan Simpan PP No 24 Tahun 1997 TTG PENDAFTARAN TANAH. Fotocopy NIP Baru 2 Rangkap. Bentuk. close menu. Wawasan Hukum. Cari di dalam dokumen . E. sejalan dengan ketentuan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan. Peraturan Pemerintah No. Pendaftaran Tanah - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Umum Tidak diatur Pada Pasal 309 Cuti bagi PNS yang ditugaskan pada lembaga yang bukan bagian dari kementerian atau lembaga diberikan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan kecuali cuti di luar tanggungan negara. No. id, web digital berbagi ilmu pengetahuan. 58 Tahun 2005, PP No. 7 Tahun 1976 Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Golongan I DETAIL PERATURAN Abstrak. ABSTRAK PERATURAN. NOMOR 24 TAHUN 1976. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Dalam rangka usaha menyederhanakan dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, dipandang. 24 Januari 1976 Tanggal Berlaku. U. Tentang Disiplin PNS. Peraturan Perundang-undangan. ; jdih. 59, LL Setkab : 36 HLM. 5 Tahun 2014; UU No. 24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. bahwa ketentuan-ketentuan mengenai cuti Pegawai Negeri Sipil yang sekarang belaku , diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan materinya ada yang sudah tidak sesuaipp-no-6-tahun-1963: 23: pp-no-24-tahun-1976: Mencabut: pp-no-53-tahun-1951 pp-no-21-tahun-1953 pp-no-22-tahun-1954 pp-no-10-tahun-1962 pp-no-53-tahun-1951 pp-no-21-tahun-1953 pp-no-22-tahun-1954 pp-no-10-tahun-1962: 24: pp-no-15-tahun-1979: Mencabut: pp-no-6-tahun-1956 pp-no-6-tahun-1956: 25: pp-no-3-tahun-1980:. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian česk. 1K views • 46 slides Uu 20 1952 guest150909 253 views • 7 slides Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional Winarto Winartoap 3. 12 Tahun 2011; UU No. 24. Peraturan Perundang-undangan. 1976, LL Setkab : 5 HLM. 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tetang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural. APBD. 6215, LL SETKAB : 59 HLM. 2, LN. 2018. 33 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja,. 63) Tentang Kedudukan Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negara di luar Lingkungan Jabatan yang dipangkunya ; PP No. Peraturan Pemerintah (PP) No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1976 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara. 53 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. NOMOR 24 TAHUN 1976 TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. 5 Tahun 2014; UU No. 48 Tahun 2014 : Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Judul. 94, LN. 53, LN 1951/No. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (PP) NO. (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tanggal 23 Desember 1976) Menimbang : a. Lihat >> UU No. BOX 164 Jember Jawa Timur 68101. 24 Tahun 2018 Jenis: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 24 Tahun 2018: Bidang Hukum-Bentuk: Rilis: Tempat Penetapan-Tahun: 2018: Sumber. 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya T. AD Premier 9th floor, Jl. 113 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) "Dana Reksa". Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 1976 tentang Cuti PNS) disini: Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook Share to Pinterest (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tanggal 23 Desember 1976) Menimbang : a. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Perundang-undangan. PP 18 2021 dilahirkan untuk mengubah isi dalam PP No. 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Mencabut : PP No. 24 Tahun 2017: 1. 38 Tahun 2003; UU No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 32 Tahun 2004; PP No. PERATURANPEDIA. UMUM 1. PP No. Belum Tersedia. NOMOR 24 TAHUN 1976 TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 3250 , LL Setkab : 9 HLM. 90, TLN NO. 15 Tahun 2004; UU No. bahwa ketentuan-ketentuan mengenai cuti Pegawai Negeri Sipil yang sekarang. Judul. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan. 23 Tahun 2014; PP No. Peraturan Pemerintah (PP). ABSTRAK:Peraturan Pemerintah (PP) NO. Diunggah oleh Herman Andreij Adriansyah. pp no 24 tahun 1976 ttg cuti pegawai - Ropeg Kemenkes. Judul. 24, LN. 2019. 24 tahun 1976. 2013 No. 35, TLN. Sebagai bentuk terobosan, PP tersebut bisa membuat pelaku ekraf mengajukan karya yang telah. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah berikut keterkaitannya dengan prinsip kepastian hukum di dalam Peraturan Menteri No. tersebut dinyatakan tidak berlaku. Dengan Undang-undang Nomor 13. 24 Tahun 1976; PP No. 6 Tahun 1948 tentang Mencabut Pasal 27 Peraturan Tentang Pengangkatan dan Gaji Pegawai Negeri dan Pasal 11 Peraturan Tentang Gaji Pekerja Penduduk di Jawa. Mencabut : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) No. - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. U. Lihat >> SE Menristekdikti nmr 1266 th 2017 tentang JPT . U: Indonesia: Pemrakarsa: Pemerintah Pusat : Nomor Peraturan: 24: Tahun Peraturan: 2022: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Pemerintah: Singkatan Bentuk Peraturan: PP:. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan. 53 Tahun 2010, PP No. Penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas 1 hektar atau lebih, tidakPP No. U. Namun, setelah peraturan pemerintah tersebut diundangkan, tidak diimplementasikan berdasarkan rumusan dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. PP NO. Tahun 1945; 2. 68 Tahun 1995; PERMENKOMINFO No. 42 Tahun 2004; PP No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. Indonesia, Pemerintah Pusat . 238 Tahun 1961: Unduh: Keppres RI No. Mastrip PO. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembentukan Kota Administratif Jember. dg. E. PP No. PP No. 77 TAHUN 1998. Tipe Dokumen. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. PP No. 1976,. 55 Tahun 2021; Peraturan Presiden No. 23 Thn 2010 Mencabut PP No. Peraturan Perundang-undangan. 24 Tahun 2016. Tipe Dokumen. Dasar Uu No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo UU Nomor 43 Tahun 1999 PP Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil SE Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS CLTN bukan hak, oleh sebab itu permintaan CLTN dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti. € - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Hari dan jam kerja pegawai Kementerian Kominfo, pencatatan kehadiran,Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tangggal 2 November 2020 dan telah terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Nomor. 1983/No 13, TLN No. Umpamanya: Seorang Pegawai Negeri Sipil dalam tahun 1976 dan tahun 1977 tidak mengajukan cuti tahunan. 35 Tahun 2011, dan Perda No. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung mengamanahkan setiap pemerintahan daerah wajib mempunyai peraturan daerah. 6, LN. 24 Tahun 1976. Judul. 24 Tahun 1976. Peraturan Pemerintah (PP) No. 10, LN. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977. METADATA PERATURAN. Abstrak. (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil. PP No.